Terkait Pemagaran Lahan PT. Krakatau Steel, Husen Saidan : Tidak Ada Cerita Kalau Tidak Membayar

Spirit News Media 5/28/2022 0

 

SpiritNews.media (CILEGON) - Menanggapi polemik pemagaran lahan PT Krakatau Steel (KS), Tokoh Masyarakat Cilegon, Husen Saidan berpendapat bahwasanya dalam penyelesaian masalah tersebut harus dilihat secara jelas kebenaran dan keberpihakannya baik kepada masyarakat dan juga pemerintahan. Sabtu, 28/05/2022.

Menurutnya, PT. KS sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasti sudah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap mengambil keputusan, termasuk terkait rencana pemagaran yang akan dilakukan di sepanjang Jalan Raya Anyar KM 12, Kelurahan Tegal Ratu, hingga eks Pos Rajawali Kelurahan Samangraya. 

Untuk itu dirinya meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon terlebih yang berada di Komisi II, agar tidak gegabah dalam menyelesaikan atau menjembatani permasalahan tersebut dan jangan sampai melakukan hal yang kurang etis yang didasari untuk kepentingan kelompok tertentu. 

"Sebagai masyarakat, saya tidak punya kepentingan apapun dengan PT. KS. Hanya saja dalam hal ini, pihak DPRD Cilegon jangan terlalu berlebihan dalam menjembatani polemik yang muncul. Karena bagaimanapun DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan punya kepentingan tersendiri dengan PT. KS sebagai perusahaan milik Negara," kata Husen. Jum'at, 27/05/2022. 

Ia percaya, bahwasanya para wakil rakyat di DPRD Cilegon merupakan orang-orang yang memahami peraturan ataupun hukum, sehingga berharap permasalahan tersebut juga bisa diselesaikan dengan tata cara atau aturan-aturan yang berlaku. 

"Jadi dalam menghadapi permasalahan ini, diharapkan anggota dewan mampu mengedepankan aturan-aturan yang berlaku, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan (somasi), apalagi kalau sampai melakukan hal tersebut atas dasar yang tidak jelas," tandasnya. 

Husen menambahkan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, dalam hal pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. KS, dirinya tidak pernah mendapatkan informasi terkait adanya lahan yang belum dibayarkan atau diganti oleh PT. KS. 

"Berdasarkan cerita orangtua dulu, itu tidak ada cerita kalau PT. KS tidak mengganti atau membayarkan lahan milik masyarakat. Ketika orangtua mereka sudah meninggal, muncul anak cucunya yang menganggap bahwa seolah-olah lahan mereka tidak dibayar. Ini kan aneh, ini kita harus hati-hati, harus kita pelajari, mana yang benar, mana yang salah ini harus kita telah," ucapnya. 

"Bukan berarti kita tidak membela masyarakat, harus ada verifikasi atau validasi daripada lahan yang dikuasi PT. KS, mereka punya kewajiban untuk memagar. Tapi tentunya dalam pemagaran tersebut apabila ada kekeliruan itu bisa dibicarakan baik-baik, di evaluasi bersama, bukan malah harus menyalahkan dan membuat suatu letupan yang mengarah kepada intimidasi. Saya yakin jika dibicarakan KS juga akan melakukan kebijakan atau pertimbangan yang lainnya agar tidak menyenyebabkan kerugian ke semua pihak," lanjutnya.

Ia bahkan mengapresiasi perjalanan PT. KS yang saat ini dipimpin Silmy Karim karena sudah menunjukkan adanya perubahan. 

"Ini kan baik, dimana sebelumnya PT. KS hampir bangkrut, Silmy mampu melakukan efisiensi meski harus ada pengorbanan yang harus ditempuh. Maka dari itu, untuk teman-teman disana, mari kita sama-sama membela KS, mendukung Silmy Karim untuk meyeelsaikan persoalan-persoalan yang ada di KS. Karena kalau bukan kita, siapa lagi," tandasnya. (red)