Isu Dinasti dan Korupsi Berhenti, Abdul: Sosok Ati-Sokhidin Terpilih Melalui Mekanisme Terbuka

Spirit News Media 11/12/2020 0

Dari kiri ke kanan: Ananda Prasetya, Alexander Aur Apelaby, Abdul Hakim MA, Muda Maliki PhD

SpiritNews.media | (Jakarta) Dalam komunikasi politik, pesan yang digunakan kandidat untuk kampanye hanya efektif bila pesan itu memiliki korespondensi dengan realitas aktual, serta punya bobot yang dalam, bukan hanya slogan yang dipasang di baliho atau spanduk jalanan. Kamis, 12/11/2020.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Sesi Ketiga yang digagas The Aksara Institute, di Kantor Indonesia Analisis Politik Institut (Indpol) Jakarta, pada Rabu (1/11) malam kemarin.

Seperti sesi diskusi sebelumnya, diskusi sesi ketiga ini dipimpin oleh analis politik dari Indpol, Ananda Prasetya.

Abdul Hakim, mengatakan khusus dalam pilkada Cilegon, sosok Ati-Sokhiidin terpilih mewakili partai dalam kontestasi melalui mekanisme terbuka, berjenjang dengan konsensus mulai dari tingkat kota, provinsi, dan DPP partai politik di tingkat pusat.

"Proses keterpilihan sebagai kandidat ini juga hasil pertimbangan matang di tingkat kelembagaan partai, dan partai dalam tradisi ilmu politik merupakan agregasi dari aspirasi warga, karena itu pilihan pasti jatuh pada sosok yang dianggap terbaik dan sanggup mengemban amanah serta tugas pemenangan dalam proses pemilihan yang terbuka," kata Abdul Hakim MA, analis jebolan Australian National University Canberra.

Legitimasi politik yang kuat dalam proses pilkada, lanjutnya, akan menghasilkan kepemimpinan yang didukung sejumlah besar warga dan dapat menjalankan mandat secara penuh untuk menunaikan janji dan melayani publik melalui pengelola pemerintahan daerah.

"Dan jangan lupa, dalam demokrasi pemerintahan dijalankan bersama-sama dengan lembaga legislatif dan diawasi oleh sejumlah lembaga resmi negara terutama institusi hukum di tingkat daerah maupun pusat. Pemerintahan tidak mungkin dijalankan sendirian tanpa proses 'check and balance," ungkap Alexander Aur Apelaby, kandidat doktor filsafat sosial yang juga Dosen Etika Politik Universitas Pelita Harapan itu.

Demokrasi pemerintahan, lanjut Alexander, juga diawasi oleh institusi hukum resmi dan secara berkala membuat laporan publik dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

"Karena itu, isu dinasti hanya berlaku pada pemerintahan yang tidak melewati kontestasi terbuka dan berjalan tanpa pengawasan ketat lembaga publik," timpal Abdul Hakim.

Alexander Aur Apelaby tak kalah sengit, Ia menegaskan bahwa legitimasi demokratis juga terwujud dalam partisipasi warga negara bersama wakil rakyat dalam merancang undang-undang atau peraturan daerah.

Selanjutnya bersama-sama wakil rakyat di parlemen mengawal, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah daerah dan pusat melaksanakan.

"Warga negara harus berpartisipasi dalam perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi kebijakan-kebijakan publik sebagai perwujudan dari undang-undang dan peraturan daerah oleh pemerintah. Jadi, legitimasi demokratis tidak sebatas ikut pemilihan langsung saat pemilu atau pilkada. Rakyat harus aktif selama periode kekuasaan pemimpin publik," pungkasnya.

Persaingan pendapat itu kemudian ditengahi Ananda Prasetya selaku moderator. Ia kemudian menyimpulkan bahwa demokrasi sesungguhnya ada pada kekuatan warga sebagai pemilih.

"Saya mengutip pendapat Psikolog Elizabet Hurlock. Menurutnya, personal branding atau pencitraan diri merupakan gambaran seseorang tentang dirinya secara keseluruhan, baik yang tercermin dalam dirinya (seperti kompetensi, karakter, nilai) maupun tampilan luarnya (penampilan, sikap, bahasa tubuh)," ungkap Ananda.

Citra diri ini pula yang akan memengaruhi bagaimana seseorang memandang, bersikap, atau bertindak kepada orang lain. Atau sebaliknya, membentuk penilaian orang lain terhadap dirinya.

"Personal branding yang bertentangan dengan kondisi personalnya, maka itu adalah sebuah kecelakaan citra," pungkasnya. (Nanda)