ASN di Samarinda Rame-rame Cerai, Pasal KDRT Sampai Selingkuh

Spirit News Media 11/12/2020 0

SAMARINDA – Perkara cerai dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Dalam periode 2019-2020, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Samarinda mencatat ada 12 abdi negara yang masuk dalam daftar perceraian. Semua laporan tersebut dalam tahapan proses.

“PNS/ASN hendaknya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya,” sebut  Ali Fitri Noor, Asisten III Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda seperti dilansir pranala.co, grup siberindo.co dari rilis resmi Pemkot Samarinda pada Kamis (12/11/2020) siang.

Menurutnya, sebagai unsur aparatur negara atau abdi negara, ASN harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, sehingga harus bisa menjaga perilaku, tindakan dan ketaatan pada aturan yang ada.

Nah, urusan perceraian di kalangan ASN/PNS ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 juncto PP No 45/1990 serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS/ASN.

“Jadi harus harmonis, rukun, dan bahagia. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan berpengaruh positif pada kinerja PNS,” ujarnya.

Fakta mengenai laporan perceraian itu terungkap saat membahas laporan hasil pemeriksaan inspektorat daerah. Nantinya risalah ini juga bakal jadi acuan walikota dalam memberikan izin perceraian bagi ASN di lingkungan Pemkot Samarinda.

Kata dia, penyebab perceraian ini beragam. “Bisa jadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pasangannya kedapatan berselingkuh dan lain hal,” ungkap mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah Samarinda ini.

Dia menambahkan, proses pemeriksaan atau klarifikasi atas permasalahan perceraian yang diajukan kepada inspektorat harus berfokus kepada ASN-nya. Dengan demikian tanpa kehadiran inspektorat wilayah pun tak jadi soal.

“Terpenting ialah Itwil mengeluarkan hasil review-nya untuk ASN,” tutupnya. [fr|pranala.co/siberindo]