Pemkot Cilegon Mulai Matangkan Penyusunan RKPD Tahun 2027

Spirit News Media 1/07/2026 0

PLT Kepala BAPPEDALITBANG Kota Cilegon Ahmad Jubaedi

SpiritNews.Media (Cilegon) - Pemkot Cilegon mulai mematangkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tahapan penyusunan perencanaannya dipastikan secara teknokratik, partisipatif, dan responsif terhadap berbagai isu pembangunan.

Plt Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon Ahmad Jubaedi menjelaskan bahwa proses awal penyusunan RKPD 2027 melalui forum konsultasi publik telah dilakukan. Tahapan ini, katanya, menjadi landasan awal sebelum masuk ke rangkaian Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang).

"RKPD 2027 diawali dengan perencanaan teknokratik dan partisipatif. Musrenbang kelurahan dan kecamatan dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Februari 2026," katanya. 

Ia menjelaskan, hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan nantinya akan dipadukan dengan forum konsultasi publik serta forum perangkat daerah. Tujuannya, itu untuk memastikan usulan masyarakat benar-benar terakomodasi dalam perencanan kerja perangkat daerah (Renja).

Setelah tahapan tersebut, Pemkot Cilegon akan menggelar Musrenbang tingkat kota pada minggu ketiga April 2026. "Tentu kami akan menyesuaikan jadwal dari pemerintah Provinsi Banten," ujar Jubaedi.

Forum tersebut, lanjutnya, menjadi ajang finalisasi usulan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan provinsi, RPJMD, serta pokok-pokok pikiran DPRD atau pokir. Dokumen RKPD 2027 juga akan memperhatikan tahun kedua pelaksanaan program kerja Wali Kota Cilegon dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar - Fajar Hadi Prabowo.

"Sehingga nantinya sinkron antara visi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat," terangnya.

Saat penyusunan RKPD nanti, Pemkot Cilegon melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, industri, komunitas, NGO, hingga para akademisi. Keterlibatan unsur pentahelix ini dinilai penting untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan agar tetap sejalan dengan kerangka pendanaan dan RPJMD.

"Sehingga semua kepentingan terakomodir, baik itu dari dunia usaha, kepentingan masyarakat hingga dunia pendidikan," jelasnya.(*)