Ini 2 Kementerian Baru Kabinet Indonesia Maju

Spirit News Media 4/16/2021 0

Jakarta - Presiden Joko Widodo bakal membentuk dua kementerian baru. Pembentukan dua nomenklatur kementerian ini telah disetujui paripurna DPR yang dihadiri 288 anggota pada Jumat pekan lalu.

 

Dua kementerian itu, pertama Kementerian Investasi. Kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

 

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang sidang paripurna, keputusan persetujuan terhadap rencana kementerian investasi dan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud diberikan setelah pihaknya menerima Surat Presiden Nomor R-14 / Pres / 03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

 

"Sesuai hasil rapat perwakilan rapat Bamus 8 April 202: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek [dan] b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan lingkungan pekerjaan," kata Dasco.

 

Kementerian Investasi merupakan jelmaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara Kementerian Riset dan Teknologi akan bergabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian ini diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 13 ayat (2) menyebut, Permen yang dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

Sebuah. efektif dan efektif;

b. cakupan tugas dan proporsionalitas beban

tugas;

c. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan

pelaksanaan tugas; dan / atau

d. perkembangan lingkungan global.

 

Sementara tentang pengubahan diatur dalam pasal 18 (1) yang menyebut, Kementerian diatur dalam Pasal 13 dapat diubah oleh Presiden. 

 

Pengubahan dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan:

Sebuah. efektif dan efektif;

b. perubahan dan / atau perkembangan tugas dan

fungsi;

c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban

tugas;

d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan

pelaksanaan tugas;

e. peningkatan kinerja dan beban kerja

pemerintah;

f. kebutuhan urusan tertentu dalam

secara mandiri; dan / atau

g. kebutuhan persistilahan yang

berkembang.

 

Sedangkan Pasal 19 ayat (1) menyebut, pengubahan akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Meski ada penambahan dan penggabungan kementerian, jumlah kementerian yang tertinggi 34. Hal ini ditegaskan dalam pasal 15 Undang-undang ini.

 

Artinya, meski presiden bakal membentuk kementerian investasi. Meski begitu, jumlah maksimal kementerian yang ada di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amien tetap 34. Sebab, Kementerian Riset dan Teknologi akan digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

Menurut Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut, peleburan Kemendikbud dan Kemenristek atau laporan Kementerian Investasi merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan.

 

Kata Fadjroel, Jokowi ingin ekonomi di Indonesia tumbuh sebesar 5 persen di tahun 2021. Soal isu pandemi COVID-19 bisa diatasi jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia 5 persen.

 

"Secara ekonomi, beliau mengatakan, kita harus menunggu plus minus 5 persen pada tahun 2021 untuk menutup apa yang sudah terjadi di tahun 2020, di mana kita mengalami kontraksi," katanya.

 

Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, cukup besar dana yang digunakan untuk mengatasi masalah pandemi, atau kerusakan akibat pandemi.

 

Menurutnya, investasi di Indonesia dipermudah dengan adanya UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

 

Selain itu, pembangunan Ibu Kota Baru juga menjadi alasan yang diperlukannya untuk investasi yang besar. Tentu Ibu Kota Negara salah satu lokomotif untuk menarik investasi. Karena diperlukan investasi terbesar di sana, sekitar Rp 500 triliun, tapi dari APBN hanya sekitar 1 persen, "kata dia. 

 

( Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR (dari kiri) Rahmad Gobel, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021) Rapat Paripurna membahas persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan kementerian dan Permintaan kementerian baru serta penutupan masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ANTARA FOTO / Galih Pradipta / aww /InfoPublik)