Postingan
Kapal Baru KKP Siap Perangi Pencuri SDA Laut Nusantara
Batam - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan upaya dalam menjaga kedaulatan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Terbaru, KKP menambah dua armada kapal pengawas perikanan bertipe kapal cepat yang diproyeksikan untuk mengawasi pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571-Selat Malaka dan 711-Laut Natuna Utara.
Penambahan armada kapal pengawas perikanan tersebut merupakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemberantasan illegal fishing .
“Hari ini kita sama-sama akan melihat dua armada kapal pengawas perikanan baru KKP, KP HIU 16 dan KP HIU 17. Kecepatan dua kapal ini jauh melebihi kapal-kapal pengawas yang sudah kita punya,” ungkap Menteri Trenggono pada Apel Siaga PSDKP dan Peresmian Kapal Pengawas Perikanan di Batam, Selasa (9/3/2021).
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa penambahan kapal patroli pengawasan yang memadai salah satu strategi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta anggota perampokan ikan di laut Indonesia.
Pihaknya akan terus menambah armada pengawasan yang lebih besar dan canggih.
“Saya berkeinginan membangun kapal pengawas perikanan sekelas kapal fregat secara bertahap," ujar Trenggono.
Dalam arahannya kepada awak kapal pengawas perikanan, Menteri Trenggono berpesan agar bekerja keras dalam pengawasan kedaulatan pengelolaan perikanan di WPPNRI. Dia juga mengingatkan agar perubahan peraturan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Kelautan dan Perikanan menjadi baru dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
“Saya ingin seluruh jajaran pengawasan bekerja keras untuk menjadi benteng KKP dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.
Dengan adanya penambahan ini, KKP kini memiliki 30 unit kapal pengawas perikanan yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemberantasan illegal fishing.
Berknologi Mutakhir dan Lebih Kencang
Selain lebih cepat dan stabil, KP HIU 16 dan KP HIU 17 dibangun dengan teknologi kapal yang mutakhir. Pembuatan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan dibangun oleh PT. Palindo Marine Batam sebagai pemenang tender pengadaan kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kapal Pengawas Perikanan yang baru termasuk kapal kelas C dengan panjang 30-40 meter. KP HIU 16 dan KP HIU 17 merupakan kapal Rangkaian Desain pertama yang dimiliki KKP. Dengan demikian kapal dapat dibangun menggunakan spesifikasi serupa, sehingga industri dalam negeri yang menyediakan bahan dan perlengkapan kapal ini dapat terus berproduksi.
“Jadi dalam pembangunan kapal ini, kami mengedepankan peran industri perkapalan dalam negeri,” ungkap Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyatakan bahwa kedua kapal tersebut dibangun dari bahan material pelataran yang dipilih dari bahan paduan alumunium yang sangat namun kuat, kerangka kerja yang minimal dan perawatannya cenderung lebih mudah.
Kelebihan utama pada kapal ini terletak pada kecepatan lajunya yang mencapai 29 knot. "Ini kapal tercepat yang kami miliki saat ini," ujar Ipunk.
Ipunk juga menyampaikan bahwa kedua kapal tersebut telah dilengkapi dengan alat navigasi yang canggih, seperti Global Positioning System, Navigator Platter, Auto Pilot, Magnetic Compass Reflector, Automatic Identification System serta Electronic Chart Display and Information System.
Selain itu, Ipunk menyebutkan bahwa kapal tersebut telah dilengkapi drone sebagai alat pendokumentasian kegiatan HENRIKHAN (Penghentian, Pemeriksaan, dan Penahanan) kapal ilegal. “Teknologinya sangat memadai untuk mendukung proses Henrikhan,” terang Ipunk.
Meskipun masih jauh dari ideal, upaya pengawasan terus dilakukan baik melalui peningkatan jumlah armada, pengawasan maupun kapasitas SDM Pengawasan. Ipunk menambahkan bahwa idealnya paling tidak diperlukan 70 armada kapal pengawas perikanan untuk menyampaikan laut Indonesia. (InfoPublik)
;
Posting Komentar